Pemerintah gagal tekan impor daging
Peternakan sapi lokal berpotensi dikembangkan 

JAKARTA: Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) menilai gagalnya target swasembada daging pada 2010 akibat pemerintah gagal menekan impor dan konsumsi daging.

"Swasembada daging seakan jauh panggang dari api. Konsumsi daging nasional setiap tahunnya meningkat. Wajar jika kemudian impor juga naik," tutur Ketua Aspidi Thomas Sembiring di Jakarta kemarin.

Peningkatan konsumsi daging nasional terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Menurut dia, jika pemerintah tidak berupaya untuk mengatasi masalah ini, impor daging akan semakin meningkat. Dia mengatakan pada 2007 total impor daging termasuk jeroan mencapai 64.000 ton, pada 2008 naik mencapai 76.000 ton.

"Pemerintah saya lihat tidak mampu membuat satu konsep yang realistis untuk diimplementasikan terkait menahan angka konsumsi ini. Jika bisa ditahan di tingkat 20% itu sudah bagus," ujarnya.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dia menjelaskan rata-rata total konsumsi daging pada 2000 masih 20%, sementara saat ini sudah hampir 40%.

Menurut dia, dalam jangka waktu 8 tahun angka konsumsi terus meningkat, padahal pada 2010 pemerintah menargetkan swasembada daging."Tidak mudah mengembalikan angka konsumsi ke level 20% dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun," tuturnya.

Dia menambahkan jika ketergantungan terhadap impor terus meningkat, peternak dalam negeri tidak akan pernah berkembang. "Ini namanya disinsentif terhadap peternak," ujarnya.

Potensi pengembangan

Sementara itu, Direktur PT Green Global Multifarm Lestari Poltak Sitinjak menyatakan potensi pengembangan peternakan sapi dalam negeri sangat tinggi. "Pemerintah mencanangkan swasembada daging pada 2010. Swasta seperti kami ini terdorong untuk mendukung program itu," ujarnya.

Menurut dia, selama ini peternak tidak banyak yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan peternakan sapi dalam jumlah besar, padahal kondisi lingkungan di Indonesia sangat mendukung. "Di mana, lahan penggembalaan yang luas, dan rumput yang terus tumbuh sepanjang tahun," tuturnya.

Dia mengatakan impor 400 ekor bibit sapi perah dari Victoria Australia yang dilakukannya baru-baru ini merupakan salah satu upaya mengembangkan peternakan di Tanah Air.

"Selama ini, pemerintah selalu mengimpor daging dan susu untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Upaya impor bibit sapi yang kami lakukan ini dalam rangka mengurangi impor tersebut," katanya.

Poltak menyatakan seandainya swasta tidak juga berinisiatif untuk masuk dalam pengembangan sapi perah ini, peternakan sapi di Indonesia tidak akan bisa berkembang maksimal.

"Hal ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh para peternak sapi. Oleh karena itu, sudah saatnya pihak swasta ikut berinisiatif," katanya.

Kalangan dokter hewan, sebelumnya menolak rencana Departemen Pertanian (Deptan) yang akan membuka impor daging sapi dari Brasil dengan alasan negara tersebut belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).

Dalam diskusi tentang Kebijakan Departemen Pertanian Membuka Impor Daging Sapi dari Brasil di Jakarta, para dokter hewan tersebut mengungkapkan risiko yang akan ditanggung Indonesia sangat tinggi tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga citra di dunia internasional.

"Brasil belum bebas PMK, sedangkan Indonesia merupakan satu dari lima negara yang sudah bebas penyakit ternak tersebut," kata mantan Dirjen Peternakan Sofjan Sudardjat.

Untuk bebas PMK, tambahnya, Indonesia memerlukan waktu 100 tahun, selain itu kerugian yang diderita akibat penyakit tersebut mencapai Rp11 triliun sehingga pemerintah seharusnya tidak membuka masuknya ternak dari negara yang belum bebas PMK.

Selain Indonesia, menurut dia, sejumlah negera lain yang menderita kerugian besar akibat menyebaran PMK yakni Inggris mencapai Rp93 triliun, Brasil pada 2001 mencapai Rp2,7 triliun, Argentina Rp5,4 triliun (2005). Adapun, Amerika Serikat harus menanggung kerugian US$5 miliar per hari akibat penyakit yang menyerang ternak sapi tersebut. (Martin Sihombing) (diena.lestari@ bisnis.co.id)

Oleh Diena Lestari
Bisnis Indonesia